Api di Lahan Sitaan Satgas PKH

BEKAS bara api terlihat di konsesi PT Antasena Technindo di Pulau Gebe, Halmahera Tengah, Maluku Utara, Minggu, 4 Oktober 2026. Beberapa pohon seperti bintangur dan gayam, juga pala, yang menjadi tumbuhan khas di Maluku Utara terbakar.

Api juga merambat ke area dekat mata air yang mengalir ke enam desa sekitar. Peta konsesi yang diperoleh tim IndonesiaLeaks menunjukkan bahwa mata air milik masyarakat adat itu masuk wilayah konsesi perusahaan.

Tak jauh dari mata air itu, plang bertuliskan “Areal Pertambangan PT Antasena Technindo seluas 0,3329 ha Dalam Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).” Pada plang, angka 0,3329 hektare (ha) ditempatkan di atas bagian yang ditutupi plester berwarna gelap.

Angka itu berbeda saat Satgas PKH melakukan penguasaan lahan pada 22 Desember 2025. Luasannya tercatat 315,91 ha, atau kisaran 60 persen dari total konsesi. Perusahaan dituding melakukan aktivitas pertambangan di wilayah hutan tanpa mengantongi Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan (IPPKH).

Pantauan citra satelit menggunakan Sentinel-2 Copernicus menunjukkan titik api pertama di area lahan Satgas PKH terdeteksi pada 8 September 2026, dengan luas 6 ha. Sepuluh hari setelahnya, 18 September 2026, titik api meluas menjadi 10 ha.

Tidak ada satu pun penjagaan, baik dari pihak perusahaan maupun anggota Satgas PKH, di area tersebut. Padahal, api terus merambat antarpohon. Tidak ada upaya pemadaman.

Merujuk data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Antasena Technindo adalah salah satu pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Desa Sanafi Kacepi, Pulau Gebe, seluas 513 ha. Perusahaan memperoleh izin menambang sejak 2011.

Pelacakan Administrasi Hukum Umum (AHU) perusahaan menyebutkan politisi Partai Golongan Karya (Golkar) dan Bupati Muna Barat, Sulawesi Tenggara, periode 2025-2030, La Ode Darwin, sebagai direktur utama Antasena.

IndonesiaLeaks telah mengirimkan surat permohonan wawancara ke kantor PT Antasena Technindo yang berada di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Pesan dan telepon juga dikirimkan ke La Ode Darwin pada Sabtu, 7 November 2026. Namun, hingga laporan ini terbit, perusahaan maupun La Ode Darwin tidak memberikan tanggapan.

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengaku telah menyita lahan milik perusahaan Antasena Technindo. Barita enggan memberikan penjelasan pertanggungjawaban sitaan lahan yang terbakar.

“Masalah kebakaran hutan dan lahan tentu harus kami lihat penyebabnya apa. Karena Satgas tidak melakukan aktivitas apapun di kawasan hutan yang dikuasainya,” kata Barita melalui telepon pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Satgas PKH memberikan laporan pertanggungjawaban soal kebakaran hutan dan lahan kepada Kementerian Kehutanan dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Kata Barita, Satgas PKH hanya menertibkan kawasan hutan dan tidak ada kewajiban memadamkan api.

“(Tanggung jawab) hutan oleh Kementerian Kehutanan, dan (tanggung jawab) perusahaan tambang oleh Kementerian ESDM. Jika ada kebakaran hutan dan lahan, itu menjadi tugas dan penanganan Satgas Karhutla Kementerian Kehutanan. Mereka lah leading sector-nya,” kata Barita.

Perihal perbedaan luasan sitaan Antasena seluas 315,91 ha yang berbanding jauh dengan angka yang terlampir di plang seluas 0,3329 ha, Barita menyebut hal tersebut mungkin terjadi setelah proses verifikasi.

Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, sebagai unit Satgas PKH, enggan berkomentar banyak perihal temuan kebakaran di lahan tersebut. Mereka mengaku tidak mengetahui adanya kebakaran hutan di lahan Satgas PKH.

“Kami belum cek ada kebakaran di lahan sitaan. Kalau ada yang terbakar biasanya akan dikabari oleh Satgas,” kata Matheos Matulessy, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati, saat ditemui di kantornya pada Selasa, 7 Oktober 2026.

Satgas PKH adalah tim gabungan lintas-kementerian dan lembaga, termasuk tentara, polisi dan jaksa, yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden Nomor 5/2025. Mandatnya, menindak siapa saja yang menguasai dan melakukan kegiatan, baik pertambangan maupun perkebunan sawit, secara ilegal di kawasan hutan.

Satgas PKH bekerja dengan cara mengambil alih lahan dari korporasi/individu, menjatuhkan denda, dan menyerahkannya kepada Kementerian Kehutanan untuk dipulihkan. Bila dipandang sebagai aset yang masih layak kelola, lahan penguasaan kembali akan diberikan kepada PT Agrinas Palma Nusantara selaku BUMN yang mengurus sawit dan perusahaan tambang di bawah koordinasi Kementerian ESDM.

Satgas PKH dikomandoi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dengan didampingi Jaksa Agung ST Burhanuddin, Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri yang kini dijabat oleh Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Wilayah kerja Satgas PKH terbagi dua, yakni Satgas PKH Garuda untuk perkebunan sawit dan Satgas PKH Halilintar untuk pertambangan.

Untuk sawit, Satgas PKH menggunakan Peraturan Pemerintah No. 45/2025 dalam menetapkan denda, yakni mengalikan luas lahan bermasalah dengan lama lahan beroperasi dan tarif Rp25 juta/ha. Sementara untuk tambang, tarif denda berkisar Rp354 juta/ha hingga paling tinggi untuk nikel sebesar Rp6,5 miliar/ha, merujuk Kepmen ESDM 391.K/MB.01/MEM.B/2025.

Presiden Prabowo Subianto memuji kerja Satgas PKH karena berhasil menyelamatkan 6,2 juta ha lahan hutan dari kerusakan. “Kalau tidak kalian selamatkan, ini hangus. Ini kekayaannya hilang 6 juta (ha) ini nilainya dihitung hampir 400 triliun (rupiah),” kata Prabowo di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, 6 Oktober 2026.

Prabowo juga menyampaikan, pemerintah tidak akan berhenti melakukan penertiban. Dia menegaskan, seluruh uang yang dikumpulkan dari kerja Satgas nantinya akan digunakan untuk pengelolaan kawasan hutan yang terbakar.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalteng, Janang Firman Palanungkai, mengatakan, seharusnya yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran adalah pemilik lahan yang baru.

“Negara sudah mengambil alih, mengambil kembali lahan yang selama ini dikelola secara ilegal oleh perusahaan. Artinya ya itu tanggung jawab Agrinas, bukan di perusahaan lagi,” kata Janang dalam wawancara daring, Selasa, 27 Oktober 2026.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan 36 Tahun 2025, lahan GAP seluas 16.426 ha berada di dalam kawasan hutan. SK tersebut perihal daftar subjek hukum kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan.

Sepanjang Januari-Juni 2026, pabrik GAP tercatat sebagai sumber minyak sawit mentah bagi kilang AAK AB (produsen lemak nabati asal Malmö, Swedia) yang berada di Brasil dan Belanda. Kemudian pabrik GAP juga tercatat sebagai sumber minyak inti sawit bagi kilang AAK di Swedia dan Inggris.

Pada periode yang sama, pabrik GAP juga tercantum dalam daftar pabrik pemasok perusahaan raksasa cokelat dan susu asal Jepang, Meiji Holdings. Grup yang tercatat di Bursa Efek Tokyo ini memproduksi cokelat, yoghurt, susu, dan obat-obatan, serta memakai minyak sawit terutama untuk cokelat dan makanan olahan yang dijual di Jepang dan pasar Asia.

Sebelum dikuasai Satgas PKH, pabrik GAP sudah tercantum dalam daftar pemasok belasan merek global, di antaranya Ferrero, Nestlé, dan Hershey. Pada periode Juli-September 2026, laporan pemasok menyebutkan pabrik GAP tidak lagi muncul di kilang-kilang Musim Mas di Indonesia.

Janang Firman Palanungkai menyebut perusahaan pembeli minyak sawit dari GAP maupun Musim Mas Group harus turut bertanggung jawab. Alasannya, mereka mendapatkan keuntungan dari rantai pasok. Padahal, kata Janang, perusahaan telah berkomitmen tidak akan melakukan pembakaran, tidak menggunakan kawasan hutan, tidak merusak lingkungan, serta berkomitmen tidak melanggar hak-hak masyarakat adat di sekitar perkebunan.

“Kami mesti mengedepankan empati dan kemanusiaan, bukan sekadar keuntungan yang diambil dan menyisakan penderitaan,” katanya, pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Bagi Sawit Watch, persoalan ini menunjukkan pentingnya peran negara pembeli seperti Uni Eropa untuk mengetahui aktivitas perusahaan secara faktual. RSPO tidak bisa menjadi kepatuhan terhadap European Union Deforestation Regulation (EUDR) atau Peraturan Deforestasi Uni Eropa.

Negara pengimpor seperti Uni Eropa, menurut Kepala Departemen Advokasi Sawit Watch, Eep Saefulloh, perlu memverifikasi lapangan secara langsung, mendorong keterbukaan peta spasial, dan penyediaan akses publik terhadap data ketertelusuran rantai pasok (supply chain traceability).

“Langkah ini sangat krusial untuk menjamin bahwa komoditas sawit yang masuk ke pasar global benar-benar bersih dari praktik deforestasi di tingkat tapak,” ujar Eep.

Walhi Jateng, Sawit Watch, dan Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia telah mengajukan protes kepada 15 merek barang konsumsi terkenal global yang diduga menggunakan minyak sawit Indonesia dari pemasok perusahaan yang lahannya terbakar dan merusak. Mereka juga telah melayangkan protes kepada RSPO.

Pada 31 Oktober 2026, PT GAP ditetapkan sebagai tersangka oleh Kementerian Kehutanan dalam perkara dugaan tindak pidana kehutanan terkait kebakaran pada area perkebunan sawit milik perusahaan. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan di Kementerian Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menyatakan, kasus PT GAP terkait dengan kebakaran yang terjadi pada 2025 dan 2026 dengan total luas area terbakar mencapai 901,4 ha. “Penetapan tersangka korporasi merupakan hasil proses penyidikan yang telah dilakukan. Hukum Indonesia berlaku sama bagi setiap perusahaan yang berusaha di negeri ini, baik yang menggunakan modal dalam negeri maupun modal asing,” kata Dwi, Sabtu, 31 Oktober 2026.

IndonesiaLeaks telah mengirimkan surat kepada Direktur Utama Agrinas Palma, Mohammad Abdul Gani. Begitu juga kepada PT Globalindo Alam Perkasa di Spring Tower 04-41, Jalan K.L. Yos Sudarso Km. 7,8 No. 12, Tanjung Mulia, Medan Deli, Medan 20241, Sumatera Utara. Namun hingga laporan ini terbit, keduanya tidak memberikan tanggapan.

Bersamaan dengan peristiwa kebakaran, pemerintah melalui DPR tengah merancang Revisi UU Kehutanan No. 41/1999 untuk segera disahkan dalam waktu dekat.

Bocoran draf yang diperoleh IndonesiaLeaks tentang kebakaran hutan menyebut, Komisi IV tidak mengubah Pasal 49 UU Kehutanan, tetapi menambahkan Pasal 49A tentang kewajiban sarana pengendalian kebakaran bagi pemegang izin serta pengutamaan pasal administratif dibanding melakukan pidana seperti denda administratif, penghentian sementara kegiatan usaha, pembekuan Perizinan Berusaha, dan pencabutan Perizinan Berusaha.

“Apabila kawasan telah diserahkan kepada pengelola baru, maka kewajiban penyediaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran harus dilaksanakan oleh pengelola tersebut sesuai kewenangannya. Mengenai masa transisi setelah izin dicabut atau kawasan diambil alih negara, siapa yang bertanggung jawab pada masa transisi perlu dipertegas siapa yang harus bertanggungjawab,” kata Johan Daniel, anggota Komisi IV DPR RI, kepada IndonesiaLeaks melalui jawaban tertulis, Kamis, 29 Oktober 2026.

Pasal baru yang juga ditambahkan Komisi IV adalah Pasal 78, 78A, dan 80A tentang Ketentuan Pidana Korporasi dan Sanksi Administratif. Kata Johan, pasal ini memang tidak mengatur pidana bagi seorang pejabat, pemilik perusahaan, maupun pengurus perusahaan.

“Setiap orang yang terbukti dapat dikenakan sanksi 78A. Memang secara eksplisit tidak menyebutkan pejabat, namun jika terbukti melanggar mungkin saja dapat dikenakan,” kata Johan Daniel.

Menanggapi itu, Koalisi masyarakat sipil #ResetKehutanan menilai ada sinyal bahaya dalam revisi UU Kehutanan. Koalisi menyoroti usulan DPR pada Pasal 49 dan 50, 78, 79, hingga Pasal 80 yang tidak memberi sanksi berat pada korporasi. Padahal, korporasi merupakan akar dari banyak fenomena kerusakan hutan, termasuk dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang belakangan terjadi.

Dalam Daftar Inventarisasi Masalah yang diajukan koalisi, mereka mendesak adanya ketentuan terkait pertanggungjawaban mutlak serta pidana tambahan yang dapat memperkuat akuntabilitas dan mendorong pemulihan ekosistem hutan, kata Peneliti Divisi Kehutanan dan Keanekaragaman Hayati Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Decmonth Nuel Pasaribu, Sabtu, 7 November 2026.

Decmonth juga menyoroti bahwa persoalan penegakan hukum di sektor kehutanan tidak dapat berhenti pada pengenaan sanksi terhadap pelanggar, tetapi harus memastikan adanya pemulihan ekosistem hutan. Skema pemulihan, kata Decmonth, tidak diintegrasikan dengan kerangka penegakan hukum berdasarkan UU Kehutanan dan praktik yang dilakukan oleh Satgas PKH.

“Penertiban kawasan hutan seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada penguasaan kembali kawasan atau pengenaan denda administratif, tetapi wajib mengintegrasikan pemulihan ekosistem hutan dan penyelesaian konflik tenurial yang telah berlangsung. Tanpa kedua aspek tersebut, PKH berisiko hanya menjadi instrumen penertiban administratif dan penguasaan kawasan, tanpa menyelesaikan akar persoalan lingkungan dan ketidakadilan sosial yang selama ini terjadi di sektor kehutanan,” kata Decmonth.

Decmonth mendorong pemerintah untuk membuat UU Kehutanan baru dengan mempertimbangkan beberapa usulan Koalisi #ResetKehutanan yang telah diserahkan kepada DPR pada Oktober lalu.

“Terdapat tiga perubahan mendasar yang menjadi perhatian utama Koalisi #ResetKehutanan, yakni merumuskan penegakan hukum yang berorientasi pemulihan, menetapkan kecukupan tutupan hutan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dan membangun transisi pengelolaan hutan berbasis masyarakat,” katanya.